1.Sistem Pemerintahan di Indonesia 1966 - 1998
Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekat untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan  dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada Era Orde Lama. Pada awalnya Orde Baru Berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Dalam bidang Politik dibuatlah UU No. 15 Tahun 1969  tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,  dan DPRD. Atas dasar Undang-Undang tersebut Orde Baru mengadakan pemilihan umum pertama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan. Ambisi penguasa Orde Baru mulai merambah ke seluruh sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yang tertuang dalam UUD tersebut, melainkan dimanipulasi demi kepentingan sang penguasa.
Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberikan porsi pada presiden, walaupun sesungguhnya UUD 1945 memang memberi wewenang yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Namun, Presiden hanyalah  mandataris MPR serta dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh  DPR. Dalam kenyataan dilapangan, posisi legislative berada di bawah presiden.  Seperti tampak  dalam UU No. 16 Tahun 1969  Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU No. 3 Tahun  1975 tentang Partai  Politik dan Golongan Karya, serta UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum, posisi Presiden  terlihat sangat dominant. Dengan paket Undang-Undang politik tersebut praktis secara politis kekuasaan legislatif  berada di bawah presiden.
Akibat kekuasaan yang yang nyaris tanpa kontrol tersebut akhirnya menjadikan penguasa Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan hamper di semua sendi kehidupan bernegara, Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)  merajalela dan membudaya, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang dekat dengan penguasa, kesenjangan semakin melebar, utang luar negeri menjadi menggunung, akhirnya  badai krisis ekonomi  menjalar menjadi krisis multidimensi. Rakyat  yang dipelopori mahasiswa menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang. Akhirnya  runtuhlah Orde Baru Bersamaan mundurnya  Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998
Atas dasar pernyataan tersebut jelaslah bahwa struktur demokrasi terpimpin bertujuan untuk menstabilkan kondisi Negara baik kestabilan politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya. Namun bagaimanakah kenyataannya ?
Dalam kenyataannya, kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat dan berpikir  dibatasi dalam tingkat-tingkat tertentu. Beberapa ketentuan dan peraturan tentang penyederhanaan partai, pengakuan dan pengawasan serta pembubaran partai menunjukkan bahwa presiden  mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan suatu partai. Hal ini berarti presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk  melenyapkan kekuatan-kekuatan yang menghalanginya sehingga jelas sekali bahwa nasib partai politik ditentukan  oleh presiden.
Gambaran kehidupan politik masa itu sebagai berikut :

a.Ditetapkannya 10 partai politik yang masih diakui yaitu PNI, NU, PKI, Partindo PSI, Arudji, Partai Katolik, Murba, IPKI, Perti, dan Parkindo.
b.Tanggal 17 Agustus 1960 Presiden membubarkan dua partai yaitu Masyumi dan PSI dan apabila pernyataan ini tidak juga diacuhkan maka pembubaran partai akan lebih luas lagi.
c.Tanggal 30 Desember 1959 terbentuk Front Nasional yang kemudian akhirnya membentuk kekuasaan yang sangat besar dan bahkan secara riil bertindak sebagai parpol.
d.Dengan tidak adanya pemilu, maka kebebasan mengeluarkan pendapat pada hakikatnya sudah tidak ada lagi.
Pada hakekatnya  sudah tidak ada lagi. Kehidupan seperti digambarkan didepan, jelas bertentangan dengan pokok-pokok demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Keadaan ini berakhir setela MPRS  menolak pidato  pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada tahun 1966 sehingga kekuasaan Soekarno pun berakhir.
1. Sistem Pemerintahan di Indonesia 1959 - 1966
Sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka lahirlah periode demokrasi terpimpin di Indonesia. Adapun pokok-pokok demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno, antara lain sebagai berikut :
a. Demokrasi terpimpin bukan diktator
b. Demokrasi terpimpin sesuai dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
c. Dalam hal kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi bidang politik dan kemasyarakatan.
d. Inti pimpinan adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri  dengan pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra.
e. Oposisi yang melahirkan pendapat yang sehat dan mambangun, diharuskan dalam demokrasi terpimpin.
f. Demokrasi terpimpin adalah, alat, bukan tujuan.
g. Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adalah mencapai  masyarakat adil dan makmur material dan spiritual
h. Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan  berserikat dan berkumpul dan berbicara  dalam batas-batas  tertentu yaitu batas keselamatan Negara, batas  kepentingan rakyat banyak, batas kesusilaan  dan batas  pertanggungjawaban kepada Tuhan dan seterusnya.
Welcome to My Website
Sistem Pemerintahan di Berbagai negara
1. Sistem Pemerintahan di Indonesia Era Reformasi (1998 - Sekarang)
Penyelenggara Negara yang menyimpang dari ideology Pancasila dan mekanisme UUD 1945 telah mengakibatkan ketidak seimbangan  kekuasaan diantara lembaga-lembaga Negara. Penyelenggara Negara semakin jauh dari cita-cita demokrasi dan kemerdekaan. semua itu ditandai dengan berlangsungnya system kekuasaan yang bercorak absolute karena wewenang dan kekuasaan presiden berlebihan yang melahirkan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga terjadi krisis muldisimensional pada hamper seluruh aspek kehidupan.
Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dan kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakil presiden Prof Dr. BJ. Habibi  pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie  inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan membawa  Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh serta menata system ketatanegaraan  yang lebih demokratis dengan mengadakan perubahan UUD 1945  agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.
Pelaksana demokrasi pada masa Orde Baru terjadi selain karena moral penguasanya juga memang  terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu, selain melakukan reformasi dalam bidang politik untuk tegaknya demokrasi melalui perubahan perundang-undangan, juga diperlakukan amendemen UUD 1945. Lima paket Undang-undang Politik telah diperbaharui pada tahun 1999 yaitu :
a. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, selanjutnya diperbarui lagi dengan UUD No. 31 Tahun 2002.
b. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, akhirnya diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 2003.
c. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD selanjutnya diganti dengan UU No. 22 Tahun 2003.
d. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan  dan Diganti dengan  UU No. 32 Tahun 2004 yang didalamnya memuat pemilihan kepada daerah secara langsung.
e. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Copyright 2010  Dhanu Tri Atmanto website. Allrights reserved
Software by WYSIWYG Web Builder created by Dhanu Tri Atmanto
Theme designed by Dhanu Tri Atnmanto